Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo menanggapi pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang mengkritik ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat bersama MPR
Menurut Yustinus, undangan rapat tersebut kerap berbarengan dengan agenda lain yang harus dihadiri Sri Mulyani. Misalnya tanggal 27 Juli 2021 yang bersamaan dengan rapat internal Presiden, sehingga kehadiran Menkeu diwakili Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
“Lalu tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda,” kata Prastowo dalam keterangan tertulis, Rabu, 1 Desember 2021.
Mengenai anggaran MPR, kata Prastowo, seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran Kementerian / Lembaga harus dilakukan refocusing empat kali.
Tujuan dari refocusing tersebut adalah untuk membantu penanganan Covid-19 lantaran biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi dari Rp 63,51 triliun menjadi Rp 96,86 triliun. Selain itu, refocusing anggaran diperlukan untuk akselerasi vaksinasi Rp 47,6 triliun, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
“Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4,” kata Prastowo.
Namun demikian, ia memastikan anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap akan didukung sesuai mekanisme APBN.
Sebelumnya, pimpinan MPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Bambang Soesatyo alias Bamsoet.
Pernyataan itu dikemukakan Bamsoet lantaran Sri Mulyani beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Penganggaran MPR RI, tanpa adanya alasan yang jelas. Padahal, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.
Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, kata Bamsoet, Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
“Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 November 2021. “Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara.”
